ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN

NUGROHO, SEPTIAWAN ADY (2023) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

	PDF (Skripsi) 19.0201.0094_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA - Adhi Londho.pdf Download (400kB)
	PDF (Skripsi) 19.0201.0094_BAB IV - Adhi Londho.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 19.0201.0094_LAMPIRAN - Adhi Londho.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 19.0201.0094_PERNYATAAN UNGGAH REPOSITORI - Adhi Londho.pdf Download (233kB)
	PDF (Skripsi) 19.0201.0094_FULLTEKS - Adhi Londho.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hukum pidana menempati posisi penting di seluruh sistem hukum suatu negara. Masalah pengemis dan gelandangan yang cukup tinggi, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah. Kabupaten Magelang selalu dihadapakan dengan permasalahan gelandangan dan pengemis. Rumusan masalah dari latar belakang yaitu bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan di Kabupaten Magelang. Adapun tujuan Penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat memberikan gambaran tentang upaya penegakkan hukum terhadap pengemis, dan gelandangan di Kabupaten Magelang yang melakukan keberulangan pelanggaran. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. metodologi penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, pasal 5, yaitu : Preventif, Represif, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial. Satuan Tugas yang diamanatkan di dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut belum terbentuk sampai saat penelitian ini dibuat. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama Satuan Tugas belum dibentuk. Menurut Dollut Tuge, S.H., M.H, sarana dan prasarana untuk menampung sementara setelah terjaring razia di Satpol PP belum tersedia. Sampai saat ini yang dilakukan hanya pendataan oleh Satpol PP dan di laksanakan pembinaan oleh Dinsos PPKB PPPA dengan dikirim ke Panti Rehabilitasi yang berada di Solo. Penegakan Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan belum berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, karena belum berjalan sebagaimana mestinya.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Yulia Kurniaty, SH.,MH.; Johny Krisnan, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Hukum, Pengemis dan Gelandangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sulistya Nur Ginanjar, SIP.
Date Deposited:	26 Feb 2024 04:09
Last Modified:	26 Feb 2024 04:09
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/3976

Actions (login required)

View Item