PERLINDUNGAN UKUM TERHADAP PENANAM MODAL YANG BERINVESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Kurniasari, Yuni (2026) PERLINDUNGAN UKUM TERHADAP PENANAM MODAL YANG BERINVESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG TIDAK BERBADAN HUKUM. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

	PDF (Skripsi) File 1_19.0201.0114_COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (0B)
	PDF (Skripsi) File 2_19.0201.0114_COVER_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy
	PDF (Skripsi) File 3_19.0201.0114_COVER_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy
	PDF (Skripsi) File 5_19.0201.0114_FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy
	PDF (Skripsi) File 4_19.0201.0114_PERNYATAAN UNGGAH REPOSITORI.pdf Download (0B)
	Text File 6_19.0201.0114_COVER_BAB I-BAB V.docx Download (0B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penanam modal yang berinvestasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang tidak berbadan hukum serta bentuk pertanggungjawaban koperasi terhadap kerugian yang dialami investor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik koperasi ilegal yang menghimpun dana masyarakat tanpa memiliki status badan hukum dan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wijaya Arta Guna di Kabupaten Banjarnegara sebagai objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP Wijaya Arta Guna belum memiliki status badan hukum dan tetap melakukan kegiatan penghimpunan dana dari investor dengan imbal hasil sebesar 5% per bulan. Secara hukum, koperasi yang tidak berbadan hukum tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah, sehingga tanggung jawab atas kerugian investor melekat secara pribadi kepada para pengurusnya. Perlindungan hukum bagi penanam modal dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif, termasuk gugatan perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengawasan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mencegah praktik penghimpunan dana ilegal.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor pada koperasi ilegal masih lemah apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan yang efektif dari pemerintah, sehingga diperlukan peningkatan regulasi dan penegakan hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi penanam modal.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H dan Dakum, S.H.I., M.H
Uncontrolled Keywords:	Keterbukaan Informasi, Perusahaan Publik, Papan Akselerasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	FH 19.0201.0114
Date Deposited:	06 Mar 2026 03:05
Last Modified:	06 Mar 2026 03:05
URI:	https://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/7013

Actions (login required)

View Item