Lewati ke konten utama

PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA MAGELANG

Prastio, Ananda Rio Wahyu (2025) PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA MAGELANG. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

[thumbnail of Skripsi] PDF (Skripsi)
20.0201.0078_COVER_BAB I_BAB II_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (402kB)
[thumbnail of Skripsi] PDF (Skripsi)
20.0201.0078_COVER_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (209kB) | Request a copy
[thumbnail of Skripsi] PDF (Skripsi)
20.0201.0078_COVER_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (146kB) | Request a copy
[thumbnail of Skripsi] PDF (Skripsi)
20.0201.0078_FULLTEKT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of Skripsi] PDF (Skripsi)
20.0201.0078_COVER_UNGGAH REPOSITORY.pdf

Download (179kB)

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Indonesia, dengan jumlah penduduk besar dan letak geografis strategis, menjadi target utama peredaran gelap narkoba internasional. Peredaran narkoba kini tidak hanya terjadi di tempat hiburan, tapi juga telah menyasar sekolah, kampus, hingga pemukiman. Remaja menjadi kelompok paling rentan, terutama karena masa pencarian jati diri yang membuat mereka mudah terpengaruh. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna, dengan jenis narkoba yang bervariasi, mulai dari ganja hingga pil koplo yang lebih murah. Penyalahgunaan narkoba berdampak luas pada fisik, mental, sosial, ekonomi, hingga hukum. Dampak sosial termasuk meningkatnya kejahatan, pengangguran, dan kemiskinan. Dari segi ekonomi, kerugian negara akibat narkoba pada tahun 2017 mencapai Rp 74,4 triliun. Penegakan hukum atas narkotika di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan personel, fasilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun telah diterbitkan UU No. 35 Tahun 2009 dan dibentuknya BNN, masih terjadi dualisme kewenangan antara BNN dan Polri, yang menyebabkan lemahnya koordinasi. Pendekatan preventif dan represif yang diterapkan pun belum menunjukkan hasil maksimal.
Sejumlah penelitian terdahulu mengangkat persoalan ini, namun sebagian besar masih bersifat umum, tidak fokus pada faktor-faktor mendalam yang memengaruhi penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan efektivitas sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik, termasuk studi kasus lokal seperti Kota Magelang, untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan komprehensif. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian empiris yaitu suatu studi yang mencakup analisis empiris untuk mengidentifikasi teori-teori tentang bagaimana hukum terbentuk dan cara kerjanya di masyarakat. Pendekatan yuridis (normatif) diterapkan untuk mengeksplorasi objek penelitian dengan mengikuti peraturan hukum yang berlaku, sementara pendekatan empiris melibatkan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang ada di praktik atau yang diimplementasikan dalam realitas masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap permasalahan narkoba di Kota Magelang mengalami berbagai rintangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan praktik korupsi di dalam lembaga penegak hukum. Koordinasi yang tidak efektif antara berbagai lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan dalam usaha pemberantasan narkoba. Selain adanya tantangan dari luar, terdapat juga isu sistematis dalam penegakan hukum, seperti tidak adanya regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai untuk menangani kasus narkoba. Kurangnya pelatihan yang baik bagi petugas penegak hukum juga merupakan masalah dalam mengelola kasus narkoba dengan efektif. Media sosial turut berperan dalam mendorong penggunaan narkoba, memudahkan akses bagi masyarakat, terutama generasi muda. Tingginya ketersediaan narkoba dan lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk keadaan, menciptakan tantangan besar bagi usaha pencegahan dan penghapusa

Item Type: Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing: Basri, SH., M. Hum. dan Dili Trisna Noviasari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: FH 20.0201.0078
Date Deposited: 22 Sep 2025 03:29
Last Modified: 22 Sep 2025 03:29
URI: https://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/5706

Actions (login required)

View Item View Item