Prayogo, Muhammad Setiawan Joko (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAGELANG. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 11.0201.0026_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (470kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 11.0201.0026_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	PDF (Skripsi) 11.0201.0026_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (410kB)

Abstract

Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi., diamanatkan didalam Pasal
18 UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah
dibagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah diberi kewenangan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan kewenangan, yaitu
tentang pembuatan kebijakan oleh daerah untuk mengatur segala urusan yang
menjadi wewenang daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan berupa PERDA
Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Implementasi
penegakan PERDA Kabupaten tersebut telah berjalan sesuai ketentuan,
mengingat kondisi geografis Kabupaten Magelang dikelilingi oleh pegunungan
dan padat penduduk sehingga banyaknya daerah rawan terjadi bencana, baik
alam, maupun non alam. Dari penelitian di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Magelang, menggunakan metode Yuridis Sosiologis bahwa
dalam proses penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Magelang dibantu
oleh berbagai pihak yaitu POLRI, Badan SAR, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD Provinsi, BNPB, dan lain-lain.
Faktor pendorong penaggulangan bencana oleh BPBD yaitu tugas dan
kewajiban BPBD untuk melindungi masyarakat dari bencana dan akibatnya.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kewaspadaan, kesadaran
masyarakat mengenai bahaya bencana alam mapupun non alam, pembentukan
BPBD yang masih baru yaitu tahun 2011 sehingga harus meningkatkan kinerja
dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana, dan pascabencana.
Hal yang dapat dilakukan yaitu peran Pemerintah Kabupaten Magelang
secara optimal mengupayakan pencegahan, penanganan dan penanggulangan
bencana,sosialisasi, penyebaran informasi bencana di media elektronik dan
cetak, solusi dan pencegahan bencana terus dilakukan kepada masyarakat secara
menyeluruh demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum (0003106711) dan Suharso, SH.,
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Peraturan, Penanggulangan Bencana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	18 Oct 2021 06:14
Last Modified:	20 Jan 2025 03:12
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/998

Actions (login required)

View Item