Wulandini, Catur (2019) PEMERIKSAAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Preview |
PDF (Skripsi)
15.0201.0074_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version Download (599kB) | Preview |
![]() |
PDF (Skripsi)
15.0201.0074_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
15.0201.0074_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
15.0201.0074_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Preview |
PDF
15.0201.0074_pernyataan publikasi.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
In Absentia di dalam persidangan yang merupakan suatu hal yang menyimpang
dari persidangan pada umumnya, ketika seseorang tidak meghadiri persidangan
yang kemudian Majelis hakim tetap dapat memutus perkara tersebut.
Penyimpangan ini diatur dalam pasal 103 KUHP dan 284 KUHAP. Dalam hal
lain atau terkait putusan In Absentia dalam tindak pidana korupsi diatur dalam
Pasal 38 pasal (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, ketika seseorang beralasan
sakit dan melarikan diri keluar negeri yang kemudian tidak menghadiri
persidangan dengan sengaja lalu bagaimana majelis hakim dalam memeriksa
terdakwa dalam persidangan dan dengan hak terdakwa yang diputus tanpa
kehadirannya apakah tidak ada unsur pelanggaran HAM dan bagaiamana dengan
keabsahan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Berangkat dari hal inilah
penulis tertarik untuk meneliti tentang “PEMERIKSAAN PENGADILAN IN
ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”. Berdasarkan riset yang
dilakukan terkait proses pemeriksaan persidangan In Absentia dalam tindak
pidana korupsi sama dengan proses pemeriksaan tindak pidana pada umumnya
yang menjadipembeda hanya pada perkaranya saja bukan pada proses meriksaan.
Terkait keabsahan putusan In Absentia yang dikeluarkan Majelis hakim adalah
sah dengan berlandaskan pasal 38 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20
Tahun 2001 dan fakta-fakta lain yang dibuktikan didalam persidangan.
Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
---|---|
Pembimbing: | Agna Susila S.H., M.Hum, (0608105401) dan Johny Krisnan S.H., M.H, (0612046301) |
Uncontrolled Keywords: | In Absentia, Korupsi |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Editor Yunda Sara |
Date Deposited: | 04 Dec 2019 07:02 |
Last Modified: | 04 Dec 2019 07:02 |
URI: | http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/920 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |