Widodo, Slamet (2019) EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 15.0201.0039_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 15.0201.0039_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (676kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0039_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	PDF 15.0201.0039_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (587kB) | Preview

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Demokrasi. Untuk
melaksanakan urusan pemerintahan, diamanatkan di dalam Pasal 18 UUD 1945
yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah
Daerah diberi kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan, untuk menjalankan segala kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat,salah satunya yaitu tentang pembuatan kebijakan atau peraturan
oleh daerah itu sendiri untuk mengatur segala urusan yang menjadi wewenang
daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan PERDA No 6 Tahun
2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengatur segala
sesuatu yang berhubungan dengan Menara Telekomunikasi. Beberapa Menara
tidak berizin tersebar di Kabupaten Magelang. Retribusi dari Menara
Telekomunikasi dari tahun 2017 – 2018 menurun. PERDA belum memuat segala
ketentuan secara lengkap. PERDA belum efektiv untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah.
Faktor yang menghambat efektivitas PERDA adalah prosedur perizinan
belum simpel, perubahan ketentuan untuk menentukan tarif retribusi, koordinasi
antar instansi yang berwenang masih kurang, mekanisme penegakan hukum bagi
pelanggar belum berjalan, peran serta masyarakat belum maksimal.
Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu mengkaji ulang arau revisi
PERDA dengan penyesuaian-penyesuaian baru. Penyederhanaan proses perizinan.
Penegakan dan kepastian hukum lebih di optimalkan. Melibatkan unsur
masyarakat dalam mengawasi keberadaan Menara Telekomunikasi

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum (0003106711) dan Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.Hum (0629117301)
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas, PERDA, Menara Telekomunikasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	04 Dec 2019 04:14
Last Modified:	04 Dec 2019 04:14
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/908

Actions (login required)

View Item