Pradipta, Ryobi (2019) YURIDIKSI NEGARA PADA CYBERCRIME. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 15.0201.0007_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version Download (875kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 15.0201.0007_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	PDF (Skripsi) 15.00201.0007_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (987kB)
Preview	PDF 15.0201.0007_Pernyataan Publikasi.pdf - Published Version Download (148kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengungkapkan secara lebih mendetail lagi tentang
yurisdiksi negara dalam menangani kejahatan mayantara (cybercrime).
Perkembangan kejahatan atau tindak pidana mayantara tanpa diikuti dengan
perkembangan hukum akan menjadikan penegakkan hukumnya tidak berimbang.
Oleh karena itu, selain menelaah yurisdiksi kriminal yang terdapat dalam UU No.
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, juga membahas Konvensi Dewan Eropa 2001 atau
Konvensi Budapest yang memberikan penjelasan tentang kejahatan mayantara
dan yurisdiksi sesuai Hukum Internasional. Penulis mencoba untuk memberikan
ulasan yang mendalam tentang kejahatan mayantara ini, sehingga dapat dijadikan
bahan referensi pengetahuan hukum tentang kajahatan mayantara yang cenderung
terus meningkat belakangan ini.
Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Magelang dan perpustakaann kota.. Tempat-tempat
tersebut dapat memberikan data primer untuk penulisan skripsi ini. Dalam
penelitian ini juga ditelusuri data-data sekunder yang didapat dari perpustakaan.
Wawancara dilakukan terhadap berbagai nara sumber untuk memenuhi
kekurangan data penulis, terutama terhadap ahli hukum internasional, penyidik
kepolisian, maupun praktisi hukum lainnya, yang menguasai kasus cybercrime ini.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat
kualitatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang
ada. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh,
baik dari hasil kajian pustaka maupun hasil wawancara.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) pengaturan cybercrime dalam
Konvensi Budapest terdiri atas 9 (sembilan) kategori kejahatan yang dilakukan
secara sengaja dan tanpa hak); (2) menurut UU ITE, yurisdiksi Indonesia
memiliki prinsip teritorial dan prinsip perlindungan: (3) baik UU ITE maupun
Konvensi Budapest menggunakan prinsip teritorial dalam yurisdiksinya, dan
Konvensi Budapest memiliki prinsip nasional, prinsip bendera kapal, prinsip
pesawat terdaftar, yang tidak dimiliki UU ITE, selain itu UU ITE memiliki
prinsip perlindungan, yang tidak dimiliki Konvensi Budapest

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Yulia Kurniaty, SH., MH (0606077602) dan Basri, SH., M.Hum (0631016901)
Uncontrolled Keywords:	Yurisdiksi, Cybercrime
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	04 Dec 2019 03:40
Last Modified:	25 Feb 2025 06:09
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/892

Actions (login required)

View Item