Adkha, Takhasasu (2019) URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 14.0201.0022_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version Download (744kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 14.0201.0022_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	PDF (Skripsi) 14.0201.0022_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (819kB)
Preview	PDF (Skripsi) 14.0201.0022_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk
rakyat, dibatasi oleh hak-hak yang diberikan oleh rakyat yang memberikan mandat
langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan guna mengisi jabatan
dalam negara demokrasi. Pemilihan umum kini menjadi komoditas transaksional dengan
berbagai dinamika dalam prosesnya. Mahkhamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan
tertinggi dalam proses pemilihan umum memberikan proteksi dalam berjalannya
demokrasi. Sehingga kini Indonesia sebagai negara demokrasi yang semakin dewasa
diberikan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi
menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “URGENSI
PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana
arti penting Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan
penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (statute approach) dan
penelitian lapangan; yaitu data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan
untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka yang
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisis data
menggunakan metode Induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Presidential Threshold
merupakan suatu keharusan dengan melihat Indonesia menggunakan sistem multi partai,
dengan adanya ambang batas pecalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pasal
222 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu “Pasangan Calon disusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
secara nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.
Diharapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat terseleksi secara alami
oleh Pasal 222 diatas. Ini sangat erat hubungannya dengan adanya faktor dukungan dari
parlemen guna untuk dapat menjalankan roda pemerintahan hal ini sangat penting karena
jika nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki dukungan di
Parlemen tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik maka dukungan
parlemen sangat diperlukan, dengan di terapkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun
2017 memuat aturan baru yakni untuk memperkuat sistem Presidensial yang
dimaksudkan agar nantinya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan
mendapatkan dukungan dari parlemen agar kebijakan yang baik dapat dilaksanakan dan
kebijakan yang kurang baik agar parlemen menggunakan checks and balance dengan
profesional.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Suharso, S.H., M.H. (0606075901) dan Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum (0003106711)
Uncontrolled Keywords:	Presidential Threshold, Sitem Pemerintahan, Pemilihan Umum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	04 Dec 2019 02:59
Last Modified:	04 Feb 2025 01:16
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/869

Actions (login required)

View Item