Fatimatuzzahrah, Putri Herawati (2025) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR TENTANG GUGATAN MASYARAKAT ADAT AWYU ATAS IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PT INDO ASIANA LESTARI. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

	PDF (Skripsi) 19.0201.0113_COVER_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 19.0201.0113_COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (430kB)
	PDF (Skripsi) 19.0201.0113_COVER_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 19.0201.0113_COVER_PERNYATAAN UNGGAH REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 19.0201.0113_FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Putri Herawati Fatimatuzzahrah: Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tentang Gugatan Masyarakat Adat Awyu atas Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari. Skripsi. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2025.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR serta mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya Masyarakat Adat Awyu di Papua. Gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Adat Awyu merupakan bentuk keberatan atas diterbitkannya izin lingkungan kepada PT Indo Asiana Lestari untuk pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah adat mereka. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih menitikberatkan pada aspek administratif dari proses perizinan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam hak-hak substansial masyarakat adat atas tanah dan lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dan hak masyarakat adat dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia. Implikasi dari putusan ini berpotensi memperlemah posisi hukum masyarakat adat dalam melindungi wilayah adat mereka dari eksploitasi korporasi, serta menimbulkan preseden negatif bagi penegakan keadilan ekologis dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum dan Suharso, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	masyarakat adat, izin lingkungan, PTUN, pertimbangan hakim, hak atas lingkungan hidup
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	FH 19.0201.0113
Date Deposited:	14 Jul 2025 01:54
Last Modified:	14 Jul 2025 01:54
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/5313

Actions (login required)

View Item