Ratriningsih, Dewi Anisa (2025) PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM MEMENUHI HAK ATAS INFORMASI MASYARAKAT. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.
![]() |
PDF (Skripsi)
19.0201.0018_COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (323kB) |
![]() |
PDF (Skripsi)
19.0201.0018_COVER_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
19.0201.0018_COVER_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
19.0201.0018_FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
19.0201.0018_COVER_PERNYATAAN UNGGAH REPOSITORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB) | Request a copy |
Abstract
Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur segala peraturan dan memiliki kapasitas mengatur segala peraturan yang ada sebagai wujud nyata menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pada pengembangan sistem lembaga dan diharuskan berpartisipasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadikan perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga seluruh masyarakat harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Kecamatan Muntilan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang letaknya berbatasan dengan beberapa kecamatan, antara lain Sawangan, Dukun, Salam, Borobudur serta Mungkid. Diketahui dari penjelasan tersebut bahwa Kecamatan Muntilan terdiri dari 13 desa dan 1 Kelurahan terdiri dari Tanjung, Sokorini, Sriwedari, Congkrang, Adikarto, Menayu, Keji, Ngawen, Gunungpring, dan Pucungrejo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris memperoleh data langsung dari masyarakat. Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa observasi atau pengamatan langsung dan dengan wawancara dengan informan dari Pemerintah desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan sistem informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat ini sangat membantu untuk meningkatkan pembangunan desa. Pemerintah desa sudah menerapkan sistem informasi desa yang secara keseluruhan meskipun belum sempurna karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta kurangnya informasi dan koordinasi. Untuk upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menerapakan sistem informasi desa dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat ini adalah dengan sosialisasi secara menyeluruh terhadap pihak yang bersangkutan, mengupayakan adanya controlling secara berkala berkaitan dengan permasalahan sistem informasi desa kepada seluruh masyarakat, serta diadakan kegiatan pelatihan terhadap seluruh perangkat aparatur desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill tentang penggunaan teknologi informasi.
Item Type: | Karya Ilmiah (S1) |
---|---|
Pembimbing: | Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. dan Dilli Trisna Noviasari, S.H, M.H |
Uncontrolled Keywords: | Problematika, Penerapan, Sistem Informasi Desa, Hak atas Informasi |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1) |
Depositing User: | FH 19.0201.0018 |
Date Deposited: | 10 Jul 2025 02:31 |
Last Modified: | 10 Jul 2025 02:31 |
URI: | http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/5268 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |