Pradema, Reyhan Figo (2025) ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM FUNGSI PENGAWASAN KEPALA DESA DI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.
![]() |
PDF (Skripsi)
20.0201.0044_BAB I_BAB II_BAB III_BAB IV_BAB V_ DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (353kB) |
![]() |
PDF (Skripsi)
20.02010044_COVER_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
20.02010044_COVER_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
20.02010044_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (844kB) | Request a copy |
![]() |
PDF (Skripsi)
20.02010044_PENYATAAN UNGGAH REPOSITORY.pdf Download (238kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala desa di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Pengawasan oleh BPD sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan kepala desa di Kecamatan Ngadirejo belum optimal. Beberapa desa telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas, sementara desa lainnya menunjukkan minimnya keterlibatan BPD dalam mengawasi kepala desa, dengan tugas pengawasan lebih banyak dilakukan oleh pendamping desa atau perangkat desa.
Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi kurangnya kesadaran anggota BPD akan tugas dan kewajibannya, dominasi pekerjaan utama anggota BPD di luar tugas kelembagaan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran anggota BPD mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Item Type: | Karya Ilmiah (S1) |
---|---|
Pembimbing: | Suharso, S.H., M.H. dan Dilli Trisna Noviasari, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | pemutusan hubungan kerja, tata cara, akibat hukum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1) |
Depositing User: | Users 9836 not found. |
Date Deposited: | 05 Mar 2025 02:19 |
Last Modified: | 05 Mar 2025 02:19 |
URI: | http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/4990 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |