Astha Putri, Berliana Wira (2025) Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

	PDF (Skripsi) 21.0201.0018_COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (479kB)
	PDF (Skripsi) 21.0201.0018_COVER_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 21.0201.0018_COVER_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 21.0201.0018_FULLTEXT-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 21.0201.0018_COVER_PERNYATAAN UNGGAH_REPOSITORI.pdf Download (271kB)

Abstract

Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana UU No. 1 Tahun 2023, membawa dampak secara signifikan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari perubahan regulasi tersebut terhadap penegakan hukum dan efektivitas sanksi bagi pelaku korupsi. Melalui metode normatif dan pendekatan secara kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang lama, serta mengevaluasi dampaknya terhadap praktik penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam pengaturan dan perumusan pasal-pasal yang lebih jelas, tantangan dalam implementasi tetap ada. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum menyusun pedoman penerapan yang bersifat komprehensif dan melakukan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman bagi aparat penegak hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi juga dianggap sangat lah penting untuk memperkuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan terhadap kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.Kata Kunci: UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, sanksi.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Yulia Kurniaty, S.H.,MH dan Hary Abdul Hakim, S.H.,LLM
Uncontrolled Keywords:	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, sanksi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Users 9744 not found.
Date Deposited:	03 Mar 2025 02:49
Last Modified:	03 Mar 2025 02:49
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/4831

Actions (login required)

View Item