Sakti, Kurnia (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0201.0131_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (777kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0201.0131_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	PDF (Skripsi) 16.0201.0131_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	PDF (Skripsi) 16.0201.0131_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (832kB)
Preview	PDF (Skripsi) 16.0201.0131_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (259kB) | Preview

Abstract

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk
rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Unjuk rasa yang
terjadi pada tanggal 25 September 2019 di kantor DPRD dan Pemkot Magelang
mengakibatkan lima aparat terluka. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang
terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demostran,
sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan
terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini
menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang
Mengakibatkan Kerusuhan”.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang
mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap
aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan?
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif.
Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan
HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Lokasi penelitian
di Polres Magelang Unit Sat Intelkam. Sumber Data diambil dengan wawancara,
peraturan perundangan, kepustakaan. Teknik pengambilan data melalui studi
pustaka, wawancara. Validitas data dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa
ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya. Analisis
data secara deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi
aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan
yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat
administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa.
Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa.
Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Wisnu Prabowo, SH, Bamin Unit I Sat
Intelkam terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan
pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman
Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata,
baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini
disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal
dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta
berdasar PP 105 Tahun 2015.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Johny Krisnan, SH, MH dan Yulia Kurniaty, SH, MH
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum aparat, unjuk rasa, kerusuhan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Atin Istiarni
Date Deposited:	28 Sep 2020 04:32
Last Modified:	13 Mar 2025 02:26
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/1551

Actions (login required)

View Item