FAJAR, CESAR AULIA (2020) PENERAPAN PIDANA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM. S1 thesis, Skripsi,Universitas Muhammadiyaj Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0201.0053_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (854kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0201.0053_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	PDF (Skripsi) 16.0201.0053_FULL_TEXT .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (893kB)
	PDF (Skripsi) 16.0201.0053_PERNYATAAN PUBLIKASI.venny.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (171kB)

Abstract

Banyak masyarakat yang kurang mengerti mengenai pidana yang bisa mereka
dapat apabila memberi bantuan atau sumbangan berupa uang atau barang kepada
pengemis maupun gelandangan. Hal tersebut sangat berdampak negative dalam
kehidupan manusia. Banyak orang yang memberi uang/barang kepada pengemis
dan gelandangan, sehingga pengemis dan gelandangan dengan mudah mendapat
keuntungan yang banyak hanya dengan menadah tangan.Masalah tersebut menjadi
sangat serius, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menegakkan
aturan (Perda) dengan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pemberi uang kepada
pengemis. Tujuannya agar pemberi uang kepada pengemis di Provinsi DKI
Jakarta semakin tidak ada lagi. Keprihatinan dan kegelisahan inilah yang
mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Untuk itu penulis melakukan
penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul :
“PENERAPAN PIDANA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus di
Provinsi DKI Jakarta)”.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Hukum atau Lembaga yang memberi
uang kepada pengemis ? 2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pemberi uang
kepada pengemis menurut Peraturan Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun
2007 Tentang Ketertiban Umum ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu suatu metode
pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung bagaimana
penerapan pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum yang telah
dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja
(SatpolPP) Provinsi DKI Jakarta, bekerjasama dengan beberapa instansi
terkait.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil penelitian
bahwa pemberi uang kepada pengemis termasuk jenis pelanggaran pidana.
Dimana telah diatur dalam Pasal 40 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Yang bisa dikategorikan
sebagai pemberi uang kepada pengemis yaitu orang,lembaga/badan hukum yang
memberi sumbangan kepada pengemis/gelandangan di tempat umum. Adapun
dalam penjatuhan pidana telah diatur Perda tersebut pada Bagian XIV mengenai
KETENTUAN UMUM Pasal 61 ayat (1) dengan pidana berupa denda atau
kurungan.Tahapan dalam penegakan hukum terhadap pemberi uang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (SatpolPP) sebagai pihak yang berwenang
dengan tahapan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 8 Tahun 2007. Berkaitan dengan hal
tersebut bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga/badan hukum yang
memberi uang kepada pengemis yaitu sama dengan pertanggungjawaban pidana
korporasi dimana yang berhak bertanggungjawab adalah lembaga atas nama
direksi dengan perlakuan sama dengan terhadap perorangan

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Johny Krisnan, S.H.,M.H dan Basri, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Pidana, Pemberi Uang Pengemis, Pertanggungjawaban Pidana,Lembaga/Badan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Atin Istiarni
Date Deposited:	28 Sep 2020 02:41
Last Modified:	24 Feb 2025 01:50
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/1507

Actions (login required)

View Item