Laila, Fauzannatul (2017) PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Preview |
PDF (Skripsi)
13.0201.0041_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (887kB) | Preview |
![]() |
PDF (Skripsi)
13.0201.0041_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (319kB) |
Preview |
PDF (Skripsi)
13.0201.0041_FULLTEXT.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Salah satu bukti kepemilikan tanah bagi setiap warga Negara Indonesia adalah
berupa sertipikat tanah. Indonesia menganut system negatif yang berimplikasi masih
dapat dilakukan pembatalan oleh pihak bersangkutan apabila dapat dibuktikan
kebenaran kepemilikan sertifikat tanah tersebut, meskipun sertifikat merupakan alat
pembuktian yang kuat, berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka
penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul : “ PEMBATALAN SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG “
Adapun masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Apa alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan
sertifikat hak milik atas tanah di Kota Magelang ?
2. Bagaimakah Prosedur dari permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah
?
3. Apakah kendala dan solusi dari pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut
setelah dilaksanakan, dan bagaimanakan solusinya ?
Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan
penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara
menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data
sekunder data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian
dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskkriptif analisis yang dalam
menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa permohonan pembatalan sertifikat hak
milik atas tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomer 3 Tahun 2011 dapat diajukan secara tertulis melalui dua Prosedur,
prosedur pembatalan sertifikat melalui BPN dan Prosedur pembatalan sertifikat melalui
Pengadilan. Pembatalan dapat dilaksanakan apabila adanya cacat administrasi sesuai
dengan Pasal 62 ayat 2 PMNA/ K BPN Nomer 3 Tahun 2011. Penyebab adanya cacat
administrasi dalam pembatalan sertifikat adalah kurang tertibnya administrasi di tingkat
kelurahan yang membuat adanya permasalahan setelah terbitnya sertifikat hak milik atas
tanah tersebut, selain itu ketidak benaran dalam pembuatan akta di notaris juga menjadi
penyebab adanya permasalahan setelah terbitnya sertifikat. Prosedur pembatalan
sertitifkat apabila tidak dapat di selesaikan melalui BPN maka setelah itu baru diajukan
melalui Pengadilan. Kendala dalam proses pembatalan sertifikat tersebut adalah apabila
sertifikat tersebut menjadi jaminan hutang, sehingga tidak dapat segera di laksanakan
pembatalan oleh BPN setelah adanya Putusan dari Pengadilan.
Item Type: | Karya Ilmiah (S1) |
---|---|
Pembimbing: | Nurwati, SH., MH. (0605115801) dan Puji Sulistyaningsih, SH. MH. (0630046201) |
Uncontrolled Keywords: | Sertifikat, Pembatalan, BPN |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1) |
Depositing User: | Editor Yunda Sara |
Date Deposited: | 04 Feb 2020 04:12 |
Last Modified: | 23 Jan 2025 07:43 |
URI: | http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/1085 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |