Setyawan, Delis (2017) PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT PENYIDIKAN. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (774kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (664kB)
Preview	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_FUKLLTEXT.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara memberikan teror/rasa takut
yang menimbulkan kerusakan besar. Peraturan yang mengatur tindak pidana
terorisme di Indonesia adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam proses penegakkan hukum
tindak pidana terorisme yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh aparat
penegak hukum adalah perlindungan hak seorang tersangka/terdakwa terorisme
agar dalam penegakkannya telah menerapkan asas praduga tidak bersalah sesuai
dengan hukum acara pidana yang berlaku.
Dalam penerapan asas praduga tidak bersalah tindak pidana terorisme,
seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah
tersebut.Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang
yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang
terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah
ketidaksesuaiannya UU No. 15 Tahun 2003 dengan praktek di lapangan, masih
banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah
yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan
hukum tindak pidana terorisme.
Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian jenis hukum Normatif,
dengan cara mempelajari kaidah hukum atau peraturan hukum yang berlaku untuk
menyesuaikan dan memberikan argumentasi terhadap suatu peristiwa hukum
apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.
Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme perlu adanya perubahan yang memperkuat ketentuanketentuan
mengenai asas praduga tidak bersalah menjadikan undang-undang ini
tidak sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Proses
penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme oleh aparat seringkalimengabaikan
asas praduga tidak bersalah. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di tingkat
penyidikan, aparat penegak hukum selalu mengesampingkan asas praduga tidak
bersalah, seorang pelaku teroris yang diperiksa aparat penegak hukum tidak jarang
yang mendapatkan kekerasan di setiap pemeriksaan.Kekerasan yang dilakukan
aparat penegak hukum tersebut dapat dikatakan telah melanggar asas praduga
tidak bersalah dan perlindungan HAM di Indonesia, Khususnya perlindungan
terhadap hak-hak seorang tersangka/terdakwa terorisme.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Basri, SH.,Mhum. (0631016901) dan Yulia Kurniaty, SH.,MH. (0606077602)
Uncontrolled Keywords:	Asas Praduga Tidak Bersalah,Proses Peradilan, Tindak Pidana Terorisme, Penyidikan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	04 Feb 2020 04:14
Last Modified:	31 Jan 2025 01:44
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/1084

Actions (login required)

View Item