Sulistyani, Anik (2017) PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 12.0201.0041 _ BAB I _BAB II _ BAB III _ BAB V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (660kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 12.0201.0041 _ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (248kB)
Preview	PDF (Skripsi) 12.0201.0041 _ FULLTEXT.pdf - Published Version Download (944kB) | Preview

Abstract

Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu berkembang
sesuai dengan kondisi masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh
masyarakat, seringkali terjadi benturan-benturan, baik antar individu maupun
antar kelompok. Masalah krusial yang perlu yaitu implementasi peraturan yang
telah diundangkan sehingga kondisi lingkungan tetap kondusif. Pemerintah
Daerah Kabupaten telah mengundangkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Izin Gangguan dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan
kondisi lingkungan yang selaras dengan tata ruang wilayah. Setiap pelaku
pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptis analisis. Data yang diperlukan
terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
mengadakan wawancara dengan pengusaha pihak Bagian Hukum dan Penyidik
Pegawai Negei Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang. Metode analisis yang
dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan
dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan sanksi pidana
bagi pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Izin Gangguan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan sanksi pidana sesuai dengan cara melakukan penyegelan pada lokasi
usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apabila perusahaan tetap beroperasi,
maka pemilik dilakukan tindakan lebih tegas berupa pemberian sanksi pidana
denda dan/atau penutupan usaha. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang
Izin Gangguan adalah pelanggaran lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah. Jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2016
sebanyak 162 kasus

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Heni Hendrawati, SH, MH, (0631057001) dan Yulia Kurniaty, SH, MH (0606077602)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Pidana, Izin Gangguan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	14 Dec 2019 03:17
Last Modified:	31 Jan 2025 02:51
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/1063

Actions (login required)

View Item