Sulistyanto, Tri (2017) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK TERHADAP PASIEN DI KABUPATEN MAGELANG. S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 12.0201.0029_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 12.0201.0029_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (131kB)
Preview	PDF (Skripsi) 12.0201.0029_FULLTEXT.pdf - Published Version Download (606kB) | Preview

Abstract

Pelayanan kesehatan (medis) salah satunya bidan praktik. Bidan dalam
menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan kebidanan
terhadap pasien. Secara khusus mengenai kewenangan bidan diatur dalam
Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/2010 tentang izin dan penyelenggaraan
praktik bidan. Daerah Kabupaten Magelang khususnya, dengan melihat
kenyataan yang ada dan terkait dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas,
maka dapat diketahui bahwa hubungan pasien tidak selalu harmonis dengan
tenaga kesehatan (bidan). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam
karya tulis ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan upaya hukum jika
terjadi kerugian akibat pelayanan bidan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan
adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode
purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara.
Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif
Berdasarkan hasil penlitian dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab bidan
dalam pelayanan kesehatan lahir karena adanya hubungan hukum antara bidan
dan pasien. Kewajiban hukum profesi bidan yakni menyangkut apa yang boleh
dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang bidan, atau apa yang seharusnya
dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan profesi bidan yang
di atur dalam Permenkes Nomor 1464/Menkes/Kes/Per/2010 tentang izin dan
penyelenggaraan praktik bidan. Tanggung jawab hukum seorang bidan yang
berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu
tanggung jawab dalam bidang hukum perdata, pidana dan administrasi.Tanggung
jawab hukum bidan dari segi hukum perdata dapat terjadi akibat dua hal, yaitu
karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian dan karena adanya
wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal
1365 KUH Perdata). Dari segi hukum pidana bidan dapat dikenai ancaman pasal
351 KUHP. Ancaman tersebut dikenakan kepada bidan karena kelalaian atau
kurang hati-hati menyebabkan pasien cacat bahkan sampai meningggal dunia.
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama lima tahun. Tanggung jawab
dari segi hukum administratif, tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi yang
dapat dijatuhkan terhadap bidan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan
praktik bidan dan standar profesinya dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis,
pencabutan surat tanda registrasi, pencabutan surat ijin kerja bidan (SIKB)/ surat
ijin praktek bidan (SIPB) sementara waktu paling lama 1 (satu) tahun atau
pencabutan surat ijin kerja bidan (SIKB)/ surat ijin praktek bidan (SIPB)
selamanya. Upaya hukum yang dilakukan oleh pasien yaitu pasien dapat
menuntut bidan akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan yang menyebabkan
kerugian pasien, tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan perdata dan pidana.
Tuntutan perdata dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan (non
litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Tuntutan pidana, melalui proses
penyidikan (polisi), penuntutan (jaksa), pengadilan dan eksekusi hakim.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Heniyatun, SH.,M.Hum. (0613035901) dan Puji Sulistyaningsih, SH.,MH (0630046201)
Uncontrolled Keywords:	Wewenang, Tanggung jawab, Bidan, Upaya hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	13 Dec 2019 09:42
Last Modified:	31 Jan 2025 02:57
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/1060

Actions (login required)

View Item