Ariasa, Gadira (2019) AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 15.0201.0034_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version Download (564kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 15.0201.0034_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0034_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0034_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	PDF 15.0201.0034_Pernyataan-Publikasi.pdf - Published Version Download (570kB) | Preview

Abstract

KUHP sebagai warisan kolonialisme Belanda tidak dapat lagi mengikuti
dinamisme kehidupan masyarakat. Sifatnya yang terlalu kaku telah melenyapkan
rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Hal ini
dikarenakan pasal-pasal dalam KUHP dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang semakin kompleks. Dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai salah satu upaya
pembaharuan adalah adanya perumusan delik-delik tentang korupsi yang diatur di
dalam Bab XXIII dimulai dari Pasal 687 sampai dengan Pasal 699. Dengan
adanya rumusan delik korupsi dan delik jabatan yang dirumuskan dalam RKHUP
akan mengenyampingkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi
meskipun undang-undang ini sifatnya khusus karena substansi pasal-pasal
RKHUP sifatnya ingin membuat tindak pidana korupsi tersebut menjadi tindak
pidana umum dan tidak melewati penanganan yang luar biasa. Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat berlaku meskipun ada asas lex
spesialis derogat lex generalis, karena adanya asas retroaktif yang berlaku dalam
RKHUP sehingga terhadap putusan yang kekuatan hukumnya tetap dapat berlaku
surut ketika dalam peraturan undang-undang yang baru tidak mengatur delik
pidananya, sehingga pemidanaannya dapat dihapuskan.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Basri, S.H., M.Hum. (0631016901) dan Agna Susila, S.H., M.Hum. (0608105401)
Uncontrolled Keywords:	Delik Korupsi, Korupsi, Pembaharuan RKUHP
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	04 Dec 2019 04:11
Last Modified:	04 Dec 2019 04:11
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/904

Actions (login required)

View Item