Ariasa, Gadira (2019) AKIBAT HUKUM DIRUMUSKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
|
PDF (Skripsi)
15.0201.0034_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version Download (564kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprintslib.ummgl.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Skripsi)
15.0201.0034_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
15.0201.0034_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
15.0201.0034_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
PDF
15.0201.0034_Pernyataan-Publikasi.pdf - Published Version Download (570kB) | Preview |
Abstract
KUHP sebagai warisan kolonialisme Belanda tidak dapat lagi mengikuti dinamisme kehidupan masyarakat. Sifatnya yang terlalu kaku telah melenyapkan rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan pasal-pasal dalam KUHP dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang semakin kompleks. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai salah satu upaya pembaharuan adalah adanya perumusan delik-delik tentang korupsi yang diatur di dalam Bab XXIII dimulai dari Pasal 687 sampai dengan Pasal 699. Dengan adanya rumusan delik korupsi dan delik jabatan yang dirumuskan dalam RKHUP akan mengenyampingkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi meskipun undang-undang ini sifatnya khusus karena substansi pasal-pasal RKHUP sifatnya ingin membuat tindak pidana korupsi tersebut menjadi tindak pidana umum dan tidak melewati penanganan yang luar biasa. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat berlaku meskipun ada asas lex spesialis derogat lex generalis, karena adanya asas retroaktif yang berlaku dalam RKHUP sehingga terhadap putusan yang kekuatan hukumnya tetap dapat berlaku surut ketika dalam peraturan undang-undang yang baru tidak mengatur delik pidananya, sehingga pemidanaannya dapat dihapuskan.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
|---|---|
| Pembimbing: | Basri, S.H., M.Hum. (0631016901) dan Agna Susila, S.H., M.Hum. (0608105401) |
| Uncontrolled Keywords: | Delik Korupsi, Korupsi, Pembaharuan RKUHP |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jamzanah Wahyu Widayati |
| Date Deposited: | 04 Dec 2019 04:11 |
| Last Modified: | 04 Dec 2019 04:11 |
| URI: | http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/904 |
Actions (login required)
 |
View Item |
