EFEKTIVITAS UU NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PENUNDAAN BERLARUT DI WILAYAH JAWA TENGAH

Putra, Aji Kusuma (2019) EFEKTIVITAS UU NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PENUNDAAN BERLARUT DI WILAYAH JAWA TENGAH. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 15.0201.0013_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 15.0201.0013_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (867kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0013_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (458kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0013_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
Preview	PDF 15.0201.0013_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (238kB) | Preview

Abstract

Penundaan Berlarut merupakan salah satu tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara pelayanan publik yang berkali-kali menunda atau mengulur waktu tanpa alasan yang jelas dan masuk akal sehingga proses administrasi yang sedang di kerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaiman di tentukan mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada kepastian. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Pada 3 tahun terkhir Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan mendapat laporan atas maladministrasi sebanyak 590 laporan dan paling banyak di laporkan adalah tindakan penundaan berlarut yang mencapai angka 50% dari jumlah laporan tersebut.Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS UU NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PENUNDAAN BERLARUT DI WILAYAH JAWA TENGAH”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas UU Nomor 37 Tahun 2008 dalam menyelesaikan laporan maladministrasi jenis penundaan berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, mengetahui hambatan apa yang dialami oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam menyelesaikan laporan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologi yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini bersumber UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia menyelesaikan setiap laporan maladministrasi menggunakan 3 tahapan penyelesaian sesuai dengan apa yang di atur pada UU No.37 Tahun 2008 yaitu Tahap Penerimaan dan Verifikasi, Tahap Pemeriksaan, Tahap Resolusi dan Monitoring. Pada Ombudsman Republik Indonesia di perwakilan hanya dengan dua tahapan penyelesaian di awal jika pada dua tahapan tersebut belum terselesaikannya laporan maka pihak perwakilan akan memberikan usulan ke Ombudsman Republik Indonesia di pusat dan akan di laksanakannya tahapan Resolusi dan Monitoring. Jika dalam tahapan proses Resolusi dan Monitoring Ombudsman menemukan bahwa terlapor tidak melaksanakan rekomendasi tersebut maka Ombudsman akan secara tegas menerapkan sanksi terhadap pelapor seuai dengan pada pasal 350 dan pasal 351 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Setelah proses penerapan sanksi yang telah dilakukan oleh Ombudsman terhadap Terlapor maka Laporan Maladministrasi tersebut akan ditutup.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum (0003106711) dan Budiharto, S.H., M.Hum (0625125601)
Uncontrolled Keywords:	penundaan berlarut, penyelesaian laporan maladministrasi, ombudsman republik indonesia perwakilan jawa tengah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	04 Dec 2019 03:41
Last Modified:	04 Dec 2019 03:41
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/893

Actions (login required)

View Item