YURIDIKSI NEGARA PADA CYBERCRIME

Pradipta, Ryobi (2019) YURIDIKSI NEGARA PADA CYBERCRIME. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 15.0201.0007_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version Download (875kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 15.0201.0007_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (390kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.00201.0007_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (987kB) | Request a copy
Preview	PDF 15.0201.0007_Pernyataan Publikasi.pdf - Published Version Download (148kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengungkapkan secara lebih mendetail lagi tentang yurisdiksi negara dalam menangani kejahatan mayantara (cybercrime). Perkembangan kejahatan atau tindak pidana mayantara tanpa diikuti dengan perkembangan hukum akan menjadikan penegakkan hukumnya tidak berimbang. Oleh karena itu, selain menelaah yurisdiksi kriminal yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga membahas Konvensi Dewan Eropa 2001 atau Konvensi Budapest yang memberikan penjelasan tentang kejahatan mayantara dan yurisdiksi sesuai Hukum Internasional. Penulis mencoba untuk memberikan ulasan yang mendalam tentang kejahatan mayantara ini, sehingga dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan hukum tentang kajahatan mayantara yang cenderung terus meningkat belakangan ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang dan perpustakaann kota.. Tempat-tempat tersebut dapat memberikan data primer untuk penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini juga ditelusuri data-data sekunder yang didapat dari perpustakaan. Wawancara dilakukan terhadap berbagai nara sumber untuk memenuhi kekurangan data penulis, terutama terhadap ahli hukum internasional, penyidik kepolisian, maupun praktisi hukum lainnya, yang menguasai kasus cybercrime ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh, baik dari hasil kajian pustaka maupun hasil wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) pengaturan cybercrime dalam Konvensi Budapest terdiri atas 9 (sembilan) kategori kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak); (2) menurut UU ITE, yurisdiksi Indonesia memiliki prinsip teritorial dan prinsip perlindungan: (3) baik UU ITE maupun Konvensi Budapest menggunakan prinsip teritorial dalam yurisdiksinya, dan Konvensi Budapest memiliki prinsip nasional, prinsip bendera kapal, prinsip pesawat terdaftar, yang tidak dimiliki UU ITE, selain itu UU ITE memiliki prinsip perlindungan, yang tidak dimiliki Konvensi Budapest

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Yulia Kurniaty, SH., MH (0606077602) dan Basri, SH., M.Hum (0631016901)
Uncontrolled Keywords:	Yurisdiksi, Cybercrime
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	04 Dec 2019 03:40
Last Modified:	04 Dec 2019 03:40
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/892

Actions (login required)

View Item