Tama, Fasa Fariza (2019) EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
|
PDF (Skripsi)
14.0201.0029_BAB 1, BAB 2, BAB 3, BAB 5, DAFTAR PUSTAK.pdf - Published Version Download (619kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprintslib.ummgl.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Skripsi)
14.0201.0029_BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
14.0201.0029_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
14.0201.0029_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
PDF
14.0201.0029_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Temanggung yang berjualan pada lokasi larangan. Keberadaan PKL tersebut juga belum diatur dalam aturan tertulis tertentu. Sementara larangan berjualan di lokasi tertentu, diatur berdasarkan pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan, yang diamanatkan bahwa masyarakat dilarang untuk berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan. Jenis sanksi yang diatur dalam Perda tersebut hanya berupa sanksi pidana. Hal tersebut akan meyulitkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan sanksi administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimanakah pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima, dan bagaimanakah gambaran pengaturan yuridis yang ideal dalam penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang dikelompokkan menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: pembinaan dan sosialisasi, pemberian surat peringatan, dan pembongkaran lapak dagangan. Upaya penertiban ini belum bisa mengurangi jumlah PKL yang melanggar, artinya bahwa Perda K4 tersebut belum efektif untuk mewujudkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Perda K4. Ada beberapa kendala yang dihadapi ix dalam penerapan Perda K4dalam hal penertiban PKL, yaitu: Perda K4 sifatnya masih umum, belum ada lokasi khusus bagi keberadaan PKL, sanksi yang diatur hanya berupa sanksi pidana, sumber daya manusia personil Satpol PP masih kurang, kurangnya koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan kesadaran masyarakat (PKL) masih rendah. Terhadap keberadaan PKL di Kabupaten Temanggung yang mempunyai dampak positif dan negatif, perlu dilakukan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dan diatur dalam suatu aturan tertulis. Selanjutnya, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dapat diterapkan beberapa jenis sanksi dan dicantumkan dalam suatu peraturan tertulis, yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk paksaan pemerintahan (bestuurdwang) dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), dan berupa sanksi pidana.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
|---|---|
| Pembimbing: | Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., (0003106711) dan Suharso, S.H.,M.H., (0606075901) |
| Uncontrolled Keywords: | PERATURAN DAERAH, KABUPATEN TEMANGGUNG, Pedagang Kaki Lima) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jamzanah Wahyu Widayati |
| Date Deposited: | 04 Dec 2019 03:02 |
| Last Modified: | 04 Dec 2019 03:02 |
| URI: | http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/871 |
Actions (login required)
 |
View Item |
