ANALISA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

MANDEGANI, DIMAS ARYA (2022) ANALISA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Muhamamdiyah Magelang.

	PDF (Skripsi) 18.0201.0046_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA - Dimas Arya mandegani.pdf Download (1MB)
	PDF (Skripsi) 18.0201.0046_BAB IV - Dimas Arya mandegani.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 18.0201.0046_LAMPIRAN - Dimas Arya mandegani.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 18.0201.0046_FULLTEXS - Dimas Arya mandegani.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 18.0201.0046_PERNYATAAN UNGGAH REPOSITORY - Dimas Arya mandegani.pdf Download (270kB)

Abstract

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu: faktor internal hakim yang meliputiL Integritas Hukum, Kepercayaan, Rasa Kemanusiaan. Sedangkan berdasarkan faktor eksternal hakim meliputi: intervensi atasan, Tekanan Massa, Tekanan Politik. Hakim harus menyadari bahwa kerugian akibat korupsi bukan semata-mata kerugian pada uang Negara, tapi juga ada kerugian di masyarakat. Hakim harus memahami bahwa Masyarakat sekalipun tidak pernah membayar pajak, dia tetap warga Negara yang harus dilindungi dan dilayani hakhak dasarnya, sebab konstitusi Indonesia pun menjamin bahwa fakir miskin diurus oleh Negara. Berkaitan dengan itu, Hakim saat menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi, harus meyakini bahwa Hukum itu berpihak kepada masyarakat.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Johny Krisnan, S.H., M.H dan Suharso, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Analisa Yuridis, Sanksi Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sulistya Nur Ginanjar, SIP.
Date Deposited:	11 Jan 2024 04:14
Last Modified:	11 Jan 2024 04:14
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/4020

Actions (login required)

View Item