IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BOYOLALI DALAM RANGKA PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA

Trisnawati, Dina Latifah (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BOYOLALI DALAM RANGKA PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 18.0201.0090_COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA - Dina Latifah.pdf - Published Version Download (931kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 18.0201.0090_COVER_BAB IV - Dina Latifah.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 18.0201.0090_LAMPIRAN - Dina Latifah.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (537kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 18.0201.0090_FULLTEXT. - Dina Latifah.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 18.0201.0090_COVER_REPOSITORI - Dina Latifah.pdf - Published Version Download (367kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Sebagai Hak Asasi Warga Negara. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah seharusnya dengan adanya Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Boyolali bahwasannya Standar Pelayanan Minimal salah satunya bidang kesehatan harus mencapai 100% setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum berhasil berjalan dengan seharusnya, karena di Kabupaten Boyolali Pencapaian SPM bidang Kesehatan belum mencapai taget 100% untuk setiap indikatornya, sehingga dalam hal ini hak yang harus didapatkan pun belum didapatkan dengan sebaiknya. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupeten Boyolali dalam rangka pemenuhan mutu pelayanan dasar sebagai hak asasi warga negara dan hambatan-hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan obyek penelitian yaitu langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk memenuhi target pencapaian 100%, hal ini didasarkan pada fenomena tidak semua indicator SPM berhasil mencapai target. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Analisa data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Boyolali dalam rangka pemenuhan mutu pelayanan dasar sebagai hak asasi warga negara belum berhasil berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh peneliti bahwa belum berhasilnya kebijakan ini dalam mencapai 100% sebagai pemenuhan pelayanan dasar sebagai hak asasi warga negara masih terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu: Komunikasi, Sumber daya manusia, dan anggaran. Selain itu masyarakat masih kurang akan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesehatan untuk dirinya sendiri.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH., MH dan Suharso, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Standar Pelayanan Minimal, Kesehatan, dan Hak Asasi Warga Negara.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sulistya Nur Ginanjar, SIP.
Date Deposited:	15 Aug 2023 04:01
Last Modified:	15 Aug 2023 04:01
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/3906

Actions (login required)

View Item