PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING (Studi Kasus Putusan Pengadilan)

DWIE, KRESNA (2022) PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING (Studi Kasus Putusan Pengadilan). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (SKRIPSI) 17.0201.0083_COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA - Better Now.pdf - Published Version Download (374kB) | Preview
	PDF (SKRIPSI) 17.0201.0083_COVER_BAB IV - Better Now.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy
	PDF (SKRIPSI) 17.0201.0083_FULLTEXT - Better Now.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	PDF (SKRIPSI) 17.0201.0083_COVER_LAMPIRAN - Better Now.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (69kB) | Request a copy
	PDF (SKRIPSI) 17.0201.0083_COVER_ERNYATAAN UNGGAH REPOSITORI - Better Now.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), Dapat juga diartikan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat norma hukum yang mengaturnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : mengidantifikasi bentuk-bentuk illegal fishing yang terjadi di Indonesia, menjelaskan pidana apa saja yang dijatuhkan pengadilan dalam penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus (putusan pengadilan) tentang illegal fishing. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menelaah dasar hukum apa saja yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku illegal fishing. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pidana bagi pelaku illegal fishing. tabel identifikasi pidana bagi pelaku illegal fishing tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam bentuk illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Dari data yang terdapat pada tebel tersebut mayoritas pelaku illegal fishing merupakan warga negara asing. Terdapat 4 pelaku illegal fishing yang merupakan WNI, Dalam bentuk illegal fishing tersebut telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Basri, SH.,M.Hum dan Yulia Kurniaty, SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Mengidantifikasi bentuk-bentuk illegal fishing
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sulistya Nur Ginanjar, SIP.
Date Deposited:	11 Oct 2022 08:31
Last Modified:	11 Oct 2022 08:31
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/3650

Actions (login required)

View Item