KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA

ACHMAD, NUR AZIZ (2021) KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 15.0201.0068_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 15.0201.0068_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (692kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0068_FULLTEKS.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0068_LAMPIRAN - Aziz Achmad.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 15.0201.0068_PERNYATAAN UNGGAH REPOSITORY - Aziz Achmad.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy

Abstract

Perppu Covid-19 dalam frasa di dalam pasalnya mengisyaratkan apabila negara dapat bertindak semaunya. Tentunya ini dapat berdampak pada kesewenang-wenangan pemerintah mengatasnamakan hukum atau undang-undang yang senyatanya telah bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri. Permasalahan yang diambil 1. Apakah pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 telah memenuhi syarat konstitusionalitas ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia; 2.Apa implikasi Perppu Covid-19 menurut sudut pandang negara hukum Indonesia. Peniltian ini adalah penelitian normatif, metode pendekatan perundang-undangan, penelitian ini di dapat dari data sekunder, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan apabila syarat mutlak dari Perpu covid-19 adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, namun kekuarangannya keadaan yang ditafsirkan masih secara subjektif dari sudut pandang Presiden/Pemerintah, kemudian syarat dari Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 bahwa Perpu diperlukan apabila, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Sehingga Perpu Covid-19 menurut pemaparan di atas maka Perpu tersebut sudah memenuhi syarat konstitusional. Kemudian, implikasi dari Perpu Covid-19 tersebut pejabat pemerintah yang mengambil kebijakan yang berdampak pada keuangan negara terhadap kebijakan pada masa pandemi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kemudian pejabat pemerintah diberikan hak imunitas tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata terhadap Keputusan/Kebijakan dalam masa pandemi. Maka secara substansi Perpu bertentangan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sebagi asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), meskipun para pejabat diberikan hak-hak imunitas namun hak imunitas tersebut tidak berlaku absolut. Dengan demikian secara isi materi Perpu bertentangan dengan negara hukum Indonesia atas persamaan di hadapan hukum. Sehingga patut untuk d uji materinya di MK.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Suharso,S.H.,M.H dan Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Konstitusionalitas, Perpu Covid-19, Negara Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sulistya Nur Ginanjar, SIP.
Date Deposited:	11 Oct 2022 02:50
Last Modified:	11 Oct 2022 02:50
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/3393

Actions (login required)

View Item