MURWANI, SRI (2021) PERANAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI SMA DAN SMK KABUPATEN MAGELANG). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0003_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (914kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprintslib.ummgl.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Skripsi)
16.0201.0003_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0003_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (857kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0003_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (14kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0003_PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy |
Abstract
Peranan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Di SMA Dan SMK Kabupaten Magelang). Skripsi Bagian Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., Pembimbing II Suharso, S.H., M.H. Instansi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah khususnya SMA dan SMK Kabupaten Magelang sudah sejak tahun 2016 telah dilakukan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS. Sebelum penilaian prestasi kerja dilakukan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan UU Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya perkembangan zaman, maka saat ini penilaian prestasi kerja dilakukan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang diatur dalam PP Nomr 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.Penilaian Prestasi Kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam satu tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/awal Januari tahun berikutnya), yang terdiri dari unsur SKP dengan bobot 60% unsur Prilaku Kerja dengan bobot 40%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat disimpulkan bahwa peranan penyusunan sasaran kinerja pegawai dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil pada instasi Dinas Pendidikan khususnya SMA dan SMK Kabupaten Magelang belum dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja PNS karena dalam pembuatan SKP sampai saat ini hanya terkesan formalitas sekedar memenuhi kewajiban PNS, SKP juga belum bisa untuk menentukan ukuran kinerja PNS karena nilai yang tercantum pada laporan kinerja pegawai belum akurat/obyektif (nilai dibuat oleh PNS itu sendiri) terbukti divalidasi atau tidak divalidasi tetap disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Tetapi memang peranan SKP memang sangat pentingyaitu sebagai acuan/target kerjaPNS, sangat penting sebagai dasar pembinaan PNS dan sangat bagus untuk memberi motivasi kerja PNS.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
|---|---|
| Pembimbing: | Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum dan Suharso, S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Peranan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Kinerja PNS. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sulistya Nur Ginanjar, SIP. |
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 02:38 |
| Last Modified: | 11 Oct 2022 02:38 |
| URI: | http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/3381 |
Actions (login required)
 |
View Item |
