STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SAEROFI, DENY (2020) STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0201.0001_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0201.0001_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0201.0001_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0201.0001_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (54kB) | Preview

Abstract

Pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon kepada istrinya (termohon) dengan Nomor Perkara 807/Pdt.G. 2017/PA.Mkd; dengan alasan karena pemohon merasa ditipu dan dibohongi oleh termohon, karena ketika melangsungkan perkawinan ternyata istrinya telah hamil terlebih dahulu dari hasil hubungan biologis dengan orang lain. Pemohon mengetahui hal itu setelah perkawinannya berjalan dua bulan, yaitu dari hasil pemeriksaan rutin kehamilan termohon. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu dan bagaimana status anak karena batalnya perkawinan perspektif hukum Islam serta apa akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengelolaan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normative dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu mendasarkan pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa telah terjadi salah sangka terhadap termohon pada waktu menikah dengan pemohon, dimana termohon tidak mengakui kepada pemohon bahwa termohon dalam keadaan hamil. Hal ini dibuktikan pemohon dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Kemudian 2) Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum positif, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, maka anak tersebut merupakan anak sah karena terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak, maka hakim akan menetapkan status anak itu apakah anak sah atau tidak, karena ada asas hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dimintakan dalam petitum yang disebut dengan ultra petita. Jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, berdasarkan Al Qur’an Ayat 15 Surat al-Ahqaf dan Ayat 14 Surat Luqman ada batas usia minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari waktu perkawinannya sampai melahirkan. Jika termohon telah melahirkan seorang anak setelah akad nikah dalam waktu 4 (empat) bulan, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut merupakan anak tidak sah karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan. Oleh karena itu berdasarkan hukum Islam anak tersebut tidak bernasab kepada suami ibunya yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga hal ini berakibat bahwa anak tersebut tidak berhak atas nafkah, wali dan kewarisan.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H., dan Heniyatun, S.H., M.Hum.,
Uncontrolled Keywords:	Pembatalan Perkawinan, Status Anak Perspektif Hukum Islam
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Atin Istiarni
Date Deposited:	06 Oct 2021 03:43
Last Modified:	06 Oct 2021 03:43
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2540

Actions (login required)

View Item