STUDI KOMPARASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD 1945 SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN

Aprilia, Yosita (2018) STUDI KOMPARASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD 1945 SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 13.0201.0045_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 13.0201.0045_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (473kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 13.0201.0045_FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Reformasi Indonesia adalah sebab dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 yang merupakan tuntutan dari masyarakat yang tujuannya ingin memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan. Salah satu kesepakatan dasar dalam mengadakan amandemen UUD 1945 tersebut adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana penerapan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini. Sistem pemerintahan di Indonesia di awal kemerdekaan adalah sistem pemerintahan presidensiil. Namun sistem pemerintahan presidensiil mulai mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember Tahun 1945. Pada masa berlaku Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada masa kembali berlakunya UUD 1945, Indonesia menganut sistem campuran/quasi karena menganut sistem presidensiil dan sistem parlementer. Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil tetapi tidak murni dikarenakan menganut sistem multi partai.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Suharso, SH.,MH 0606075901 dan Budiharto, SH., M.Hum 0625125601
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Atin Istiarni
Date Deposited:	05 Mar 2021 02:33
Last Modified:	05 Mar 2021 02:33
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1922

Actions (login required)

View Item