Sakti, Kurnia (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0131_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (777kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprintslib.ummgl.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Skripsi)
16.0201.0131_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0131_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0131_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (832kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0131_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (259kB) | Preview |
Abstract
Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 September 2019 di kantor DPRD dan Pemkot Magelang mengakibatkan lima aparat terluka. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demostran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Lokasi penelitian di Polres Magelang Unit Sat Intelkam. Sumber Data diambil dengan wawancara, peraturan perundangan, kepustakaan. Teknik pengambilan data melalui studi pustaka, wawancara. Validitas data dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya. Analisis data secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Wisnu Prabowo, SH, Bamin Unit I Sat Intelkam terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
|---|---|
| Pembimbing: | Johny Krisnan, SH, MH dan Yulia Kurniaty, SH, MH |
| Uncontrolled Keywords: | perlindungan hukum aparat, unjuk rasa, kerusuhan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Atin Istiarni |
| Date Deposited: | 28 Sep 2020 04:32 |
| Last Modified: | 28 Sep 2020 04:32 |
| URI: | http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1551 |
Actions (login required)
 |
View Item |
