KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Arden, Kausar Wildantio (2017) KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0201.0028_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (862kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0201.0028_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0201.0028_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, pers nasional akan lebih merasa aman karena kebebasan mereka lebih terjamin dan tidak perlu takut dibredel, karena departemen penerangan sudah dibubarkan. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Terpenting lagi Pers juga menunjang Demokrasi Pancasila dengan fungsi control sosialnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan demokrasi Pancasila melalui kebebasan pers seperti yang terkandung dalam UU No 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis—ilmu hukum normatif, yaitu bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang kebebasan pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap Demokrasi Pancasila dan juga mengkaitkan apa saja hambatan- hambatan yang ada. Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam prakteknya masih terdapat fakta-fakta kasuistik beserta hambatan-hambatan kebebasan pers yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan itu berimplikasi terhadap Demokrasi Pancasila di Indonesia yang kurang optimal. Lebih lanjut tentang pengaruh atas disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers akan dibahas dalam bab IV.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Suharso, SH.,MH (0606075901) dan Budiharto, SH., M.Hum (0625125601)
Uncontrolled Keywords:	Pers, Kebebasan Pers
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	04 Feb 2020 03:46
Last Modified:	04 Feb 2020 03:46
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1090

Actions (login required)

View Item