PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)

Rofik, Muhamad (2017) PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 13.0201.0052 _ BAB I _ BAB II _ BAB III _ BAB V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (631kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 13.0201.0052 _ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 13.0201.0052 _ FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemberantasan korupsi bertujuan sebagai penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk mengenai upaya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali, di mana salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pemasukan terhadap kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut. Hal tersebut tersebut melatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat skripsi berjudul: “Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan negara?; 2. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU apabila uang pengganti tidak dibayarkan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Upaya hukum yang dapat dilakukan pleh JPU adalah terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantinya dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidair uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Johny Krisnan, SH,MH (0612046301) dan Basri, SH.MHum (0631016901)
Uncontrolled Keywords:	Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	04 Feb 2020 04:08
Last Modified:	04 Feb 2020 04:08
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1086

Actions (login required)

View Item