PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT PENYIDIKAN

Setyawan, Delis (2017) PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT PENYIDIKAN. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (774kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 13.0201.0040_FUKLLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara memberikan teror/rasa takut yang menimbulkan kerusakan besar. Peraturan yang mengatur tindak pidana terorisme di Indonesia adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum adalah perlindungan hak seorang tersangka/terdakwa terorisme agar dalam penegakkannya telah menerapkan asas praduga tidak bersalah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam penerapan asas praduga tidak bersalah tindak pidana terorisme, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah tersebut.Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksesuaiannya UU No. 15 Tahun 2003 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian jenis hukum Normatif, dengan cara mempelajari kaidah hukum atau peraturan hukum yang berlaku untuk menyesuaikan dan memberikan argumentasi terhadap suatu peristiwa hukum apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu adanya perubahan yang memperkuat ketentuanketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah menjadikan undang-undang ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme oleh aparat seringkalimengabaikan asas praduga tidak bersalah. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan, aparat penegak hukum selalu mengesampingkan asas praduga tidak bersalah, seorang pelaku teroris yang diperiksa aparat penegak hukum tidak jarang yang mendapatkan kekerasan di setiap pemeriksaan.Kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut dapat dikatakan telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan perlindungan HAM di Indonesia, Khususnya perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka/terdakwa terorisme.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Basri, SH.,Mhum. (0631016901) dan Yulia Kurniaty, SH.,MH. (0606077602)
Uncontrolled Keywords:	Asas Praduga Tidak Bersalah,Proses Peradilan, Tindak Pidana Terorisme, Penyidikan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	04 Feb 2020 04:14
Last Modified:	04 Feb 2020 04:14
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1084

Actions (login required)

View Item