PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN USAHA TUBING SEBAGAI DESTINASI WISATA AIR DI KABUPATEN MAGELANG

Fatimah, Dian Arifa (2017) PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN USAHA TUBING SEBAGAI DESTINASI WISATA AIR DI KABUPATEN MAGELANG. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 13.0201.0008 _ BAB I _ BAB II _ BAB III _ BAB V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (848kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 13.0201.0008 _ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 13.0201.0008 _ FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tubing adalah kegiatan berselancar di atas aliran sungai dengan menggunakan ban dalam truck/ bus (ban berukuran besar) yang didesain sedemikian rupa agar dalam menampung seseorang diatasnya. Kegiatan tubing telah menjadi fenomena masyarakat atau kegiatan wisata masyarakat yang dianggap sebagai destinasi wisata air yang murah meriah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Fenomena tubing adalah suatu kajian ilmiah yang menarik, sehingga penulis akan menulis secara khusus mengenai perlindungan hukum pengelolaan usaha tubing sebagai destinasi wisata air di Kabupaten Magelang. Identifikasi permasalahan yang akan dikaji meliputi, pengaturan izin usaha pengelolaan tubing di Kabupaten Magelang, perlindungan hukum bagi pengelola dan pengguna tubing, serta pengaturan ideal untuk usaha pengelolaan tubing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan izin usaha tubing, mengetahui perlindungan hukum pengelola dan pengguna tubing serta mendapatkan pengaturan yang ideal terhadap usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) melalui dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah dari 22 (dua puluh dua) pengelola usah tubing hanya 1 (satu) yang mempunyai izin usaha, sedangkan izin yang didapatkan belum mempunyai fungsi optimal terhadap perlindungan hukum sehingga dibutuhkan suatu bentuk aturan yang ideal guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara khusus. Pengaturan ideal meliputi peraturan produk pemerintah dan non pemerintah yaitu pembentukan paguyuban pengelola usaha tubing. Pengaturan terkait izin yang harus dipenuhi oleh pengelola usaha tubing berupa izin pemanfaatan air, izin reklamasi sungai, izin gangguan dan tempat usaha, serta bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Badan SAR Nasional, kepolisian setempat, serta lembaga asuransi.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. S.H.,M.Hum (0003106711) dan Suharso. S.H.,M.H. (0606075901)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Tubing, Pengaturan Ideal
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	16 Dec 2019 02:09
Last Modified:	16 Dec 2019 02:09
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1071

Actions (login required)

View Item