PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

Sulistyani, Anik (2017) PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 12.0201.0041 _ BAB I _BAB II _ BAB III _ BAB V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (660kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 12.0201.0041 _ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 12.0201.0041 _ FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (944kB) | Request a copy

Abstract

Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, seringkali terjadi benturan-benturan, baik antar individu maupun antar kelompok. Masalah krusial yang perlu yaitu implementasi peraturan yang telah diundangkan sehingga kondisi lingkungan tetap kondusif. Pemerintah Daerah Kabupaten telah mengundangkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang selaras dengan tata ruang wilayah. Setiap pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptis analisis. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan pengusaha pihak Bagian Hukum dan Penyidik Pegawai Negei Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana sesuai dengan cara melakukan penyegelan pada lokasi usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apabila perusahaan tetap beroperasi, maka pemilik dilakukan tindakan lebih tegas berupa pemberian sanksi pidana denda dan/atau penutupan usaha. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan adalah pelanggaran lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 162 kasus

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Heni Hendrawati, SH, MH, (0631057001) dan Yulia Kurniaty, SH, MH (0606077602)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Pidana, Izin Gangguan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	14 Dec 2019 03:17
Last Modified:	14 Dec 2019 03:17
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1063

Actions (login required)

View Item